KPK: Ada Penyimpangan Dalam Kasus Century

Antara – Sabtu, 12 Desember

• Kirim
• Kirim via YM
• Cetak

KPK: Ada Penyimpangan Dalam Kasus Century

Jakarta (ANTARA) – Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan ada dugaan penyimpangan dalam kasus Bank Century.

“Ada dugaan terjadi penyimpangan dalam kasus Bank Century,” kata Johan Budi, juru bicara KPK, ketika ditanya wartawan di Jakarta, Jumat malam.

Johan menjelaskan, kesimpulan itu muncul sebagai hasil pertemuan antara tim penyelidik KPK dan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tim kedua instansi itu mengidentifikasi penyimpangan itu sebagai dugaan tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi.

Selain itu, tim juga mengidentifikasi penyimpangan prosedur administratif.

Johan menegaskan, KPK hanya akan menindak jika ada unsur tindak pidana korupsi dalam kasus itu. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang KPK, KPK hanya akan mengusut jika ada unsur penyelenggara negara dan kerugian negara.

Rencananya, KPK akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui dan meminta keterangan beberapa pihak dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Departemen Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pertemuan tim penyelidik KPK dan auditor BPK untuk membahas sembilan temuan dalam hasil audit BPK untuk kasus Bank Century.

Sebelumnya, Johan menegaskan, KPK bisa mengusut dugaan pelanggaran hukum yang ada dalam kebijakan seorang pejabat publik. Namun, KPK hanya akan bisa bergerak jika ada unsur korupsi dalam kebijakan tersebut.

Johan menjelaskan hal itu terkait pernyataan sejumlah pihak bahwa kebijakan seorang pejabat publik tidak bisa dipidana, termasuk kebijakan sejumlah pihak dalam kasus Bank Century.

Seperti diberitakan, BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengambil kebijakan bersama tentang penetapan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus.

Kebijakan itu diikuti dengan kebijakan pengucuran dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Century hingga mencapai Rp6,7 triliun.

Johan menjelaskan tiga kondisi yang memungkinkan suatu kebijakan dapat diproses hukum oleh KPK. Kondisi tersebut adalah jika kewajiban itu mengakibatkan kerugian negara, jika ada suap yang mengiringi kebijakan itu, kemudian jika kebijakan itu dilakukan dengan cara melanggar hukum.

“Semuanya akan kita proses,” kata Johan.

Gugatan Omni Terhadap Prita Segera Dicabut

Antara – Sabtu, 12 Desember

• Kirim
• Kirim via YM
• Cetak

Gugatan Omni Terhadap Prita Segera Dicabut

Tangerang (ANTARA) – Pihak Rumah Sakit Omni International, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, memutuskan untuk segera manarik gugatan perdatanya atas Prita Mulyasari.

“Dukungan untuk Prita melalui sumbangan koin dari masyarakat menjadi sebuah tekanan bagi kita,” kata Direktur RS Omni International, Bina Ratna di Tangerang, Jumat.

Ratna mengatakan, sumbangan uang receh dari masyarakat kepada Prita menjadi salah satu alasan bagi RS Omni untuk menyudahi kasus tersebut.

Ia mengaku, efek dari bentuk solidaritas itu sempat membuat pasien RS Omni mengalami penurunan.

RS Omni, kata Ratna, akhirnya meminta maaf kepada Prita dan memutuskan untuk berdamai, serta mencabut gugatan perdata terhadap warga Bintaro, Kota Tangerang Selatan itu.

“Kami berharap semua ini bisa berakhir dengan baik dan Prita bisa bebas tanpa syarat,” kata Direktur RS Omni International.

Sementara itu, kuasa hukum RS Omni, Heribertus Hartojo, mengutarakan, gugatan perdata terhadap Prita rencananya akan dicabut pada Senin depan.

Lebih lanjut dikatakan Hartojo, pihaknya segera melakukan kontak dengan Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang, terkait pencabutan gugatan terhadap Prita.

“Kita juga menghendaki Prita tidak harus membayar denda sebesar RP204 juta kepada Omni,” kata Hartojo.

Prita Mulyasari dituduh mencemarkan nama baik RS Omni International melalui kiriman surat elektronik kepada sejumlah rekannya.

Rekomendasikan

4 rekomendasi

• Kirim
• Kirim via YM
• Cetak

Artikel Terkait

• Bambang Didesak Buka Rekaman Pada Publik detikcom – Sabtu, 12 Desember
• Foke Hadiri Malam Perayaan Natal Bersama Karyawan Pemprov DKI detikcom – Sabtu, 12 Desember
• Bambang Soesatyo Persilakan Depkeu Tuntut Dirinya detikcom – Sabtu, 12 Desember
• Bambang Soesatyo Persilahkan Depkeu Tuntut Dirinya detikcom – Sabtu, 12 Desember
• Jika Kerja Tak Memuaskan, DPD Siap ‘Ribut’ dengan Pansus Century detikcom – Sabtu, 12 Desember

PENGATURAN PENULISAN DI WORDPRESS.COM

CARA MENGATUR LOKASI PENULISAN DI HALAMAN STATIS WORDPRESS. COM

1. Klik pengaturan
2. Klik Penulisan
3. Klik Halaman untuk penulisan Standar